Uncategorized

Tempat Wisata Hits di Kabupaten Semarang, Saloka Theme Park diduga Bermasalah Perijinannya

LSM mempermasalahan Perijinan Saloka Theme Park

Tempat Wisata Hits di Kabupaten Semarang, Saloka Theme Park diduga Bermasalah Perijinannya

 

Dugaan adanya permasalahan perijinan tempat wisata di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang disampaikan oleh Presiden Direktur LAPK SIDAK, Agus Subekti melalui Divisi Hukum LAPK SIDAK, Yakub Adi Krisanto, SH., MH. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) SIDAK menerima aduan masyarakat berkaitan dengan tempat wisata hits di Kabupaten Semarang. Aduan tersebut adalah dugaan belum lengkapnya perijinan yang seharusnya dimiliki oleh suatu usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

 

Presiden Direktur LAPK SIDAK, Agus Subekti melalui Divisi Hukum LAPK SIDAK, Yakub Adi Krisanto, SH., MH menyampaikan dalam surat kepada pihak-pihak terkait pada intinya menyampaikan klarifikasi berkaitan perijinan-perijinan yang seharusnya dimiliki oleh tempat wisata Saloka Theme Park. “Jangan sampai ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh subyek hukum di wilayah Kabupaten Semarang. Ketidakpatuhan bisa merupakan pelanggaran hukum apabila memang tempat wisata tersebut tidak mengantongi perjinan,” kata Yakub Adi Krisanto.

 

“Melalui surat yang dilayangkan LAPK SIDAK, diharapkan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas perijinan Saloka Theme Park bisa melihat lagi kelengkapan perijinan dan fakta di lapangan,” imbuh Divisi Hukum LAPK tersebut. Selanjutnya disampaikan, “LAPK SIDAK berusaha menjalankan fungsi pengawasan, dan meminta pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Semarang untuk terjun langsung SIDAK meninjau dokumen perijinan Saloka Theme Park.

 

“Bahwa belum tuntasnya permasalahan perijinan berkaitan kegiatan usaha Saloka Theme Park harus menjadi perhatian. Suatu usaha dilaksanakan dan diduga belum tuntas perijinannya bisa patut diduga terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di depan mata Pemerintah Kabupaten Semarang,” imbuhnya.

 

Lanjut Yakub, mengenai dugaan belum tuntasnya perijinan tempat wisata Saloka Theme Park, hendaknya  perlu segera ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemkab Semarang, dan apabila ada dugaan pelanggaran hukum pidana, maka Polres Semarang jangan sungkan untuk turun tangan.

 

“Jika memang perizinanya belum tuntas seharusnya jangan di buka/beroprasional dulu, itu jelas ilegal,” terang Yakub.

 

Maka itu, masih kata Yakub, LAPK SIDAK menduga belum adanya perijinan yang wajib dipenuhi oleh Wisata Saloka Theme Park  dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Pemkab Semarang wajib menjalankan fungsi pengawasan di wilayahnya, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan mengarah adanya dugaan impunitas terhadap pelanggaran aturan-aturan perijinan.

 

Ketika ditanya lebih lanjut terkai langkah LAPK SIDAK menanggapi hal tersebut, Yakub menjelaskan, kami telah melakukan komunikasi dan investigasi ke berbagai pihak. Dan saat ini hasil investigasi sedang kami kumpulkan dam kita kaji sebelum kita mengambil langkah.

 

Sementara itu sampai berita ini diturunkan, pihak sebagai mana di maksud di atas, belum dapat memberikan konfirmasi.

 

by KDT

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close