BeritaNasional

Dikabulkannya Uji Materiil Perpres tentang Jaminan Kesehatan dan Peningkatan Layanan BPJS

Diundangkannya Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden No. 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres
75) tanggal 24 Oktober 2019 menjadi respon atas defisit BPJS Kesehatan. Hal ini tidak
hanya nampak dari pernyataan petinggi BPJS maupun Pemerintah mengenai defisit
yang dialami BPJS. Dalam huruf a bagian menimbang Perpres 75 menyatakan, “bahwa
untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu
dilakukan penyesuaian…….” Artinya bahwa Perpres 75 diterbitkan untuk penyesuaian
tarif iuran BPJS Kesehatan.
Pasca pengundangan muncullah penolakan Perpres 75 tersebut. Perpres 75 yang
memuat 2 Pasal dan merubah dan atau menyisipkan pasal antara lain Pasal 29, Pasal
30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33A, Pasal 34, dan
Pasal 103A. Penolakan khususnya terhadap perubahan mengenai kenaikan iuran
PBPU dan BP yang diatur dalam Pasal 34. Dan kekuatiran adanya penolakan pada
bulan Oktober 2019 terbukti dengan diajukannya uji materiil ke Mahkamah Agung (MA)
oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) dan telah diputuskan pada
tanggal 27 Februari 2020.
Kenaikan Iuran BPJS bertentangan dengan UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan
Putusan Perkara No. 7 P/HUM/2020 membatalkan keberlakuan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) Perpres 75. “Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden
No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.” Adapun peraturan perundangan yang lebih tinggi yang tidak sesuai
dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) antara lain pertama, Pasal 23A, Pasal 28H jo
Pasal 34 UUD 1945.
Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” MA meletakkan Pasal 34 ayat
(1) dan ayat (2) Perpres 75 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 karena iuran
jaminan kesehatan adalah pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan
undang-undang. Putusan uji materiil terkesan berlebihan karena ketika mengkaitkan
iuran BPJS sebagai pungutan, maka pungutan yang diatur dalam Perpres No. 82
Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945.

Pasal 28H jo Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan dalam Pasal 28H ayat (3), “Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Selanjutnya Pasal 34 menyatakan, “(1) Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan’ (3) Negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.”
Pasal 28H jo Pasal 34 UUD 1945 menjadi jaminan konstitusional terhadap setiap orang
(bukan hanya warga negara) untuk memperoleh jaminan sosial yang mampu menjaga
dan atau meningkatkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks jaminan sosial ini,
peningkatan martabat kemanusian dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum berada dalam ruang lingkup tanggung jawab
negara. Fasilitas pelayanan tersebut ditentukan harus layak karena dalam rangka
menjaga dan atau meningkatkan martabat kemanusiaan.
Kedua, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c,
d, dan f, Pasal 17 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(selanjutnya disebut dengan UU SJSN) menyatakan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional
diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pertimbangan MA (ratio decidendi) mengkaitkan
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75 dengan asas dalam UU SJSN, karena
kenaikan iuran perlu dilihat aspek penghargaan terhadap martabat manusia.
Pasal 17 ayat (3) UU SJSN menyatakan, “Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai
dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.” Dalam
sistem jaminan sosial, peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan
berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu (Pasal 17 ayat
(1) UU SJSN). Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Perpres 75 tidak mempertimbangkan
perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak dari masyarakat
dan atau peserta jaminan sosial.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Perpres 75 perlu mempertimbangkan pengelolaan
yang efisien dan efektif dari BPJS yang menerima iuran. Dalam hal ini, MA menilai
kenaikan iuran belum signifikan dengan pengelolaan dana di BPJS Kesehatan,sehingga kenaikan iuran terlebih dahulu dilakukan perbaikan pengelolaan dana secara
efisien dan efektif. Asas yang menginspirasi kaedah hukum di UU SJSN dimaksudkan
untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.
Prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian dan portabilitas yang menjadi dasar
pertimbangan hukum MA merupakan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional. BPJS (Kesehatan) merupakan program implementasi sistem jaminan sosial
bagi masyarakat Indonesia. Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Prinsip keterbukaan adalah mempermudah
akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. Prinsip kehati-hatian
adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. Prinsip
portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ketiga, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 2, 3, dan 4 huruf b, c,
d, dan e UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(selanjutnya disebut dengan UU BPJS), dan Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan. Pasal 2, 3, dan 4 huruf b, c, d, dan e UU
No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS memuat kaedah yang sama dengan yang diatur
dalam UU SJSN, sehingga penjelasan terhadap pasal ini secara mutatis mutandis juga
berlaku pada penjelasan pasal-pasal UU BPJS.
Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan
(selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan). Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan
menyatakan, setiap orang berhak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hak atas kesehatan dijelaskan oleh
pembentuk undang-undang adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari
fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan
setinggi-tingginya.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpotensi mengabaikan terpenuhinya hak atas
kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, apabila dampak dari kenaikan iuran adalah
ketidakmampuan masyarakat atau peserta jaminan kesehatan untuk membayar iuran,
sehingga masyarakat memilih berganti kelas pelayanan kesehatan, maka hak untuk
memperoleh fasilitas kesehatan menjadi terabaikan. Pengabaian terhadap hak atas
kesehatan dan memperoleh pelayanan/fasilitas pelayanan kesehatan akan mengurangi
derajat kesehatan masyarakat atau peserta jaminan kesehatan.

Pasal 171 UU Kesehatan memuat kaedah sebagai berikut, pertama, besar anggaran
kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN diluar
gaji. Kedua, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% dari ABPD diluar gaji. Ketiga, besaran anggaran kesehatan
diprioritaskan untuk kepentingan publik yang besarannya sekurang-kurangnya ⅔ (dua
pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.
Kenaikan Iuran Kesehatan & Tuntutan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Perpres 75 yang dibatalkan oleh MA berlaku bagi
Peserta PBPU dan Peserta BP. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran
Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 2 Perpres 85). Iuran Jaminan Kesehatan adalah
sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan (Pasal 1
angka 3 Perpres 85).
Peserta ditentukan adalah orang yang bekerja atau pekerja yang didefinisikan setiap
orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
Penerima manfaat program kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran Kesehatan
(PBIK), Pekerja, dan Bukan Pekerja. PBIK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu
(Pasal 1 angka 5 Perpres 85). Pekerja dibagi menjadi dua, yaitu Pekerja Penerima
Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). PPU adalah setiap orang
yang bekerja pada Pemberi Kerja degan menerima Gaji atau Upah (Pasal 1 angka 7
Perpres 85). PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri
(Pasal 1 angka 8 Perpres 85).
Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan kelompok PPU, PBPU, PBIK dan
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 9 Perpres 85). BP
ini berdasarkan Perpres 85 meliputi pejabat negara, PNS/ASN, Prajurit TNI, Anggota
Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan. Dalam hal demikian maka kenaikan iuran
kesehatan di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah melakukan diskriminasi antara Pekerja
dan Bukan Pekerja. Dimana yang mengalami kenaikan iuran hanya peserta kategori
Pekerja, baik PPU maupun PBPU.
Diskriminasi disini bukan dimaksud dalam hal kewajiban membayar iuran peserta
melainkan perbedaan perlakuan antara pemberi kerja yang mempunyai tanggung jawab
membayar iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Perpres 85. Dimana Pasal 31

Perpres 85 mengatur bahwa 4% (empat persen) iuran dibayar oleh Pemberi Kerja,
sedangkan Pasal 30 Perpres 75, dengan persentase yang sama namun Pemberi Kerja
yang dimaksud dalam Pasal 30 Perpres 75 adalah pemerintah yang akan dibebankan
pada APBN/APBD.
Pasal 34 Perpres No. 82 Tahun 2018 menyatakan, “Iuran bagi Peserta PBPU dan
Peserta BP sebesar: a. Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan
dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp. 51.000,00 (lima puluh
satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kelas II; atau c. Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan
Manfaat pelayanan di ruang Kelas I. Pembatalan Perpres 75 menunjukkan bahwa
kenaikan iuran kesehatan mengingkari asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan
sosial, dan hak atas kesehatan bagi masyarakat.
Iuran Peserta PBPU & Peserta BP
No. Perpres No. 82 Tahun 2018 Perpres No. 75 Tahun
2019
1. Rp. 25.000,00 Rp. 42.000.00
2. Rp. 51.000,00 Rp. 110.000,00
3. Rp. 80.000,00 Rp. 160.000,00
Kenaikan iuran kesehatan yang diatur dalam Perpres 75 menunjukkan Pemerintah cq.
Presiden kurang peka terhadap kondisi kualitas fasilitas kesehatan dan masyarakat
peserta jaminan kesehatan. Presiden hanya mempertimbangkan kondisi keuangan
BPJS (Kesehatan) yang mengalami defisit. Dalam hal ini MA lebih mendasarkan
pertimbangan pada aspek yuridis-normatif yaitu kaedah-kaedah yang terdapat dalam
undang-undang daripada aspek kondisi keuangan BPJS.
Pembatalan Perpres 75 menjadi keberpihakan MA terhadap pertama, kondisi
masyarakat yang penghasilannya belum mampu mengikuti peningkatan jumlah iuran.
Ketidakmampuan ini akan mendorong terjadinya pengabaian hak atas kesehatan dan
mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Kedua, kenaikan iuran yang dibebankan kepada peserta
mengabaikan tanggung jawab negara untuk mengalokasikan anggaran kesehatan bagi
warga di APBN/APBD.

Tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat sudah ditentukan secara
limitatif dalam Pasal 171 UU Kesehatan. Sehingga kenaikan iuran harus melihat atau
mengkaji ulang apakah alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% untuk APBN dan 10%
untuk APBD sudah dipenuhi oleh pemerintah atau belum. Pemerintah cq. Presiden
dalam menaikkan iuran kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan harus melihat lebih
dahulu terpenuhinya alokasi anggaran kesehatan di APBN/APBD.
Ketiga, fasilitas kesehatan belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
undang-undang. Fasilitas kesehatan sebagai manifestasi hak atas kesehatan harus
memenuhi kriteria yang ditentukan dalam UU SJSN yaitu pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu dan terjangkau. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam kurun waktu
kurang dari setahun belum diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu dan terjangkau. Keterjangkauan akan semakin menjauh, ketika iuran
BPJS Kesehatan dinaikkan dan berlaku per 1 Januari 2020 berdasarkan Perpres 75.
Keempat, potensi diskriminasi dari persentase pembagian pembayaran iuran kesehatan
yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Ketika kenaikan iuran kesehatan
diberlakukan bagi PBPU dan BP maka sebenarnya beban kenaikan lebih besar pada
PBPU dibandinkan dengan PPU. Kemudian membandingkan antara PBPU dan BP,
maka diskriminasi nampak jelas yaitu BP pembayaran iurannya apabila peserta yang
dimaksud ASN, TNI/Polri maka dibebankan kepada Pemerintah cq. APBN/APBD.
Diskriminasi ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H jo Pasal 34 UUD 1945. Pasal
28H UUD 1945 menyatakan, satu, setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan; dua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan; tiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; empat, setiap
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Perbedaan perlakuan dan kondisi sosial masyarakat inilah yang kemudian menjadi inti
pertimbangan pembatalan Perpres 75. Hak atas kesehatan dalam manifestasinya pada
jaminan sosial tidak boleh diabaikan, sekaligus kaedah yang menjadi pengejawantahan
hak tersebut tidak boleh melahirkan perbedaan perlakuan. Iuran yang ditetapkan dalam
Perpres 82 dinilai masih relevan diberlakukan, sesuai kondisi sosial-ekonomi
masyarakat.
Kesimpulan

MA menangkap rasa keadilan dalam pengajuan uji materiil Perpres 75. Rasa Keadilan
yang dilandaskan pada norma hukum mulai dari UUD 1945, UU SJSN, UU BPJS dan
UU Kesehatan. Kaedah hukum mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan
bertentangan dengan norma yang terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
Pemerintah cq. Presiden perlu lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan BPJS
(Kesehatan) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
sistem jaminan sosial. Audit terhadap BPJS perlu dilakukan, tidak hanya berkaitan
dengan pengelolaan keuangan, melainkan juga audit kinerja dalam melaksanakan
sistem pelaksanaan program jaminan sosial. Sehingga ketika terdapat permasalahan di
BPJS (Kesehatan) bukan membebankan solusi atas permasalahan tersebut pada
masyarakat, melainkan meminta pertanggungjawaban (hukum) terhadap pengelola
BPJS (Kesehatan).
Penulis adalah Dosen di FH UKSW, Kabiro Hukum UKSW

Editor: Rike | GR

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close