by

DPRD dan Bupati Blora Setujui APBD 2020

BLORA – JARRAKPOSJATENG.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora dengan agenda jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi menyetujui APBD kabupaten Blora tahun anggaran 2020.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Blora, HM. Dasum tersebut dihadiri oleh Bupati Blora H. Djoko Nugroho, Forkopimda, serta pimpinan OPD lainnya di ruang rapat DPRD Blora, Jumat (29/11/2019).

Bupati Blora menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora yang telah digelar sidang sebelumnya (27/11). Dengan demikian, maka dilanjutkan proses pembahasan penyusunan RAPBD TA 2020.

“Selanjutnya kita memasuki pembahasan ke tingkat selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan-keputusan,” ucap HM. Dasum.

Sebelum pengambilan keputusan-keputusan, terlebih dahulu Badan Anggaran, Yuyus Waluyo menyampaikan laporan tentang tentang hasil rasionalisasi Struktur RAPBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2020. Dengan diketoknya palu pimpinan rapat, maka laporan sudah disetujui bersama.

Pimpinan rapat menjelaskan bahwa pada tahun 2019 telah ditetapkan ada 37 Raperda yang akan dibentuk oleh Pemda bersama DPRD Blora. Dari 37 raperda tersebut terdiri atas 34 raperda bersifat umum dan 3 raperda komulatif terbuka.

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 180/0020198 tanggal 18 September 2019 dan surat nomor 180/0023691 tanggal 18 Oktober 2019, menurut HM Dasum, telah diterima hasil fasilitasi tentang delapan raperda kabupaten Blora.

Kedelapan raperda tersebut yaitu, raperda tentang perlindungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, raperda tentang penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, raperda tentang perusahaan perseroan daerah PT. Blora Patra Energi, raperda tentang perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha, raperda tentang inovasi daerah, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, raperda tentang penanggulangan HIV dan AIDS. (Human immunodeficiency Virus dan acquired immune defisiency syndrom, dan raperda tentang perusahaan perseroan daerah PT. Blora Patragas Hulu.

Sementara itu, untuk Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun, setelah dilakukan pembahasan diproyeksikan sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah, semula direncanakan Rp 1,8 triliun. Setelah dilakukan pembahasan, maka belanja daerah diproyeksikan menjadi Rp 2,2 triliun.

“Dalam Raperda tersebut telah dilakukan penyempurnaan oleh Panitia Khusus dan Bapemperda bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Pemkab Blora pada 25 dan 26 November 2019,” jelas HM. Dasum.

Selanjutnya, Bupati Blora didampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi menandatangani berita acara persetujuan dan dilanjutkan oleh ketua dan wakil ketua DPRD Blora.

“Sesuai mekanismenya, RAPBD Tahun Anggaran 2020 akan dimintakan evaluasi Gubernur Jawa Tengah dan delapan Raperda akan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” pungkas HM. Dasum. (www.analisapublik.com)

 

Editor : Uta

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed